Alasan Pemerintah Tidak Memberangkat Calon Jemaah Haji 2021

Alasan Pemerintah Tidak Memberangkat Calon Jemaah Haji 2021

Alasan Pemerintah Tidak Memberangkat Calon Jemaah Haji 2021 – Pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021. Keputusan itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

Dalam surat keputusan tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji. Pertama, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.  Sementara itu, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah.

Pemerintah telah memutuskan membatalkan keberangkatan  ibadah haji 2021. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut mengatakan, terdapat beberapa alasan hingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan tak memberangkatkan calon jemaah haji ini. Salah satunya karena Daftar IDN Poker pandemik COVID-19 yang masih melanda dunia.

1. Kesehatan dan keselamatan jadi bagian penting ibadah haji
Simak! Ini Alasan Pemerintah Tak Berangkatkan Haji 2021

Yaqut menjelaskan menunaikan haji adalah wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik. Namun, terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi hal yang terpenting

“Kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemik COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi,” jelasnya.

2. Pemerintah bertanggung jawab lindungi warga negara Indonesia
Jadi Menteri Agama, Gus Yaqut Bakal Lindungi Syiah dan Ahmadiyah |  Republika Online

Selain itu, ujar Yaqut, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia. Perlindungan dilakukan di dalam maupun di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemik COVID-19.

“Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima syariah selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam pendapat penetapan hukum atau kebijakan pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat,” tuturnya.

3. Pemerintah Arab Saudi belum buka akses layanan haji 2021
Simak! Ini Alasan Pemerintah Tak Berangkatkan Haji 2021

Yaqut juga menuturkan, akibat pandemik COVID-19, pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

“Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriaah atau 2021 Masehi, dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan bagi pelayanan jemaah haji,” ungkap Yaqut.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji 2021. Kendati demikian, Yaqut menuturkan, jemaah haji yang batal berangkat pada tahun 2021 akan menjadi jemaah haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.

Ia juga mengatakan, setoran biaya haji bisa diminta kembali oleh jemaah atau nantinya bisa dialihkan untuk keberangkatan tahun depan. “Jadi uang jemaah aman dana haji aman. Jadi bisa diambil kembali atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji,” ujar dia.