AS Putuskan Untuk Jatuhkan Sanksi Kepada Dua Pejabat Kamboja

AS Putuskan Untuk Jatuhkan Sanksi Kepada Dua Pejabat Kamboja

AS Putuskan Untuk Jatuhkan Sanksi Kepada Dua Pejabat Kamboja – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi ke Kamboja. Pemerintah Paman Sam memasukkan dua pejabat pemerintah Kamboja ke daftar hitam. Dilansir dari Reuters, Departemen Keuangan AS ‘menghukum’ Komandan Angkatan Laut Kamboja Tea Vinh dan Direktur Jenderal Departemen Layanan Material dan Teknis Kementerian Pertahanan, Chau Phirun.

Mereka dituding melakukan korupsi dengan mencari keuntungan dari pekerjaan konstruksi di pangkalan angkatan laut Ream, terbesar negara tersebut. Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat Kamboja.

Pasalnya, dua pejabat publik Kamboja itu dituduh melakukan korupsi dengan memanfaatkan pembangunan pangkalan militer angkatan laut. Pada Oktober lalu, Kamboja juga dituding tidak transparan terkait beberapa proyek yang ada di negaranya dan disebut memiliki kaitan dengan Pemerintah China.

1. Tea dan Chau diduga mendapatkan uang dari proyek pangkalan militer di Ream

Sanksi yang diberikan AS berupa peringatan kepada seluruh perusahaan asal negaranya yang hendak berbisnis di Kamboja. Bahkan, Kementerian Keuangan AS mengharuskan perusahaan agar lebih berhati-hati lantaran perusahaan Kamboja dianggap korup, dituduh terlibat aktivitas kriminal dan pelanggaran HAM.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan beberapa resiko untuk berbisnis di Kamboja dalam sektor finansial, real estate, kasino dan infrastruktur lantaran perusahaan di sana berkaitan dengan penyelundupan manusia, hewan dan narkoba. Selain itu, terdapat resiko terkait penyelundupan kayu dan barang manufaktur.

Pada hari yang sama, Washington juga menjatuhkan sanksi kepada dua petinggi militer angkatan laut Kamboja, Tea Vinh dan Chau Phirun. Keduanya diduga mendapatkan uang dari proyek pembangunan Pangkalan Militer Ream, dilansir dari Reuters.

Associated Press melaporkan, sanksi kepada Chau dan Tea juga berlaku bagi seluruh keluarga intinya. Semua aset mereka di AS akan dibekukan dan mereka dilarang masuk ke wilayah negara itu.

2. Kamboja sebut aksi AS dilatar belakangi unsur politik

Pemerintah Kamboja menyebut bahwa sanksi yang diberikan oleh AS kepada dua pejabat pertahanan ini dilatarbelakangi motif politik.

“Sanksi dari AS bersifat unilateral dan keputusannya tidak didasarkan pada aturan hukum, dan ini tidak adil bagi Kamboja” tutur juru bicara pemerintahan Kamboja, dikutip dari The Hill.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, ikut membela Kamboja terkait sanksi yang diberikan AS. Ia mengungkapkan kerja sama antara China dan Kamboja pada proyek itu adil dan menguntungkan kedua pihak, sedangkan pemberian sanksi AS hanya untuk mengusik urusan dalam negeri Kamboja.

“China akan selalu menentang sanksi unilateral dan long-arm jurisdiction yang dimiliki AS, sehingga membuatnya dapat melakukan intervensi ke dalam urusan dalam negeri negara lain” kata Wenbin.

3. Hubungan Kamboja makin dekat dengan China

Kamboja yang dipimpin Perdana Menteri, Hun Sen, tengah memiliki hubungan yang buruk dengan AS. Pasalnya, negara Asia Tenggara itu dikenal memiliki rekor buruk terhadap kasus pelanggaran HAM dan politik.

Di samping itu, Hun Sen yang sudah memimpin Kamboja selama 36 tahun menganggap China sebagai partner terbaik. Bahkan, pihaknya sudah menghancurkan fasilitas militer di Ream yang dibangun dengan sebagian dana dari AS.

Deputi Kementerian Luar Negeri AS, Wendy Sherman, yang berkunjung ke Kamboja pada Juni lalu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap intervensi China di negara itu. Dia juga meminta klarifikasi soal penghancuran dua bangunan militer yang dibangun dengan dana AS.

Sanksi tersebut membekukan aset mereka di AS dan melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka. Departemen Luar Negeri AS juga melarang para pejabat dan beberapa anggota keluarga mereka bepergian ke AS.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri serta Departemen Keuangan dan Perdagangan AS bersama-sama mengeluarkan nasihat bagi perusahaan yang melakukan bisnis di Kamboja. Pelaku diminta berhati-hati.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan sangat berisiko berbisnis dengan Kamboja. Baik itu transaksi di sektor keuangan, real estat, kasino dan infrastruktur karena terlibat dalam perdagangan manusia, satwa liar hingga narkotika.

Selain itu, Kantor Perwakilan Dagang AS akan meninjau manfaat perdagangan Kamboja di bawah “Sistem Preferensi Umum” untuk negara-negara berkembang. Oktober lalu, AS menuduh Kamboja kurang transparan tentang kegiatan konstruksi China di pangkalan Ream, yang disebut banyak melibatkan militer Xi Jinping.