Bima Arya Desak Pemerintah Buat Aturan Ketat Akibat Covid

Bima Arya Desak Pemerintah Buat Aturan Ketat Akibat Covid

Bima Arya Desak Pemerintah Buat Aturan Ketat Akibat Covid – Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A. (lahir di Bogor, Jawa Barat, 17 Desember 1972; umur 48 tahun) adalah seorang politisi Indonesia. Bima adalah Wali Kota Bogor periode kedua yang menjabat sejak 20 April 2019. Wali Kota Bogor Bima Arya mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus COVID-19 yang semakin tak terkendali.

Bima merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Dia merupakan putra dari Toni Sugiarto, seorang pewira polisi. Bima menamatkan pendidikan SD di SDN Polisi IV, SMP di SMPN 1 Bogor, SMA di SMAN 1 Bogor. Terlihat, dari data angka-angka angka positif, angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang berguguran karena terpapar virus corona.

“Situasi COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah melebihi kapasitas kita semua untuk grip kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor, luar biasa. Sudah di kisaran 300-an kasus per hari, yang masih sakit 3.023 kasus. BOR kita di banyak rumah sakit hampir full. Di RSUD sendiri sudah hampir 100 persen,” Dilansir dari Apk IDN Poker ungkap Bima usai meninjau RS Marzoeki Mahdi di Jalan Semeru, Bogor Barat, Minggu (27/6/2021).

1. Kasus kematian naik 125 persen
Menakutkan! Tingkat Kematian Corona di Bogor Tembus 125 Persen, Bima Arya  Harap Pemerintah Pusat Turun Tangan - Portal Kotamobagu

Bima menyampaikan persentase kenaikan kasus konfirmasi positif minggu ini sebesar 78 persen. Sedangkan kasus kematian naik 125 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara, tenaga kesehatan di Kota Bogor yang terpapar dan masih sakit sampai saat ini ada 336 orang dari total 11.214 orang.

“Ini kasus aktif, persentasenya terus naik. Jadi sekali lagi, angka-angka ini mengkhawatirkan,” kata dia.

2. Kemungkinan tidak bisa diimbangi dengan vaksin
COVID-19 Mengganas, Pemkot Bogor Desak Pemerintah Buat Aturan Ketat

Bima mengatakan asumsi dan penghitungan tidak akan sama lagi karena kemungkinan berubah. Vaksinasi tidak ada mengimbangi kasus baru dari varian COVID-19.

Bima menjelaskan, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarang mudik, pembatasan mobilitas, realitanya memang sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan.

“PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro,” ujar dia.

3. Kewenangan daerah terbatas
COVID-19 Mengganas, Pemkot Bogor Desak Pemerintah Buat Aturan Ketat

Persoalannya, kata Bima, dalam skala wilayah kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud.

“Kita tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga,” kata dia.

Menurut Bima mungkin itu tidak akan maksimal ketika tidak diiringi kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat, dalam hal pembatasan aktivitas warga di tingkat yang lebih makro.

Politikus PAN itu menegaskan agar pemerintah pusat harus berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat, mungkin tidak dipukul rata secara nasional, tapi bisa diberlakukan sesuai kedaruratan wilayahnya.

Misalnya, kata Bima, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, Bandung Raya, dan sebagainya. Jadi sifatnya berbasiskan regional yang paling terdampak dengan status zona yang kebanyakan merah.

4. Korban bisa semakin parah
COVID-19 Mengganas, Pemkot Bogor Desak Pemerintah Buat Aturan Ketat

Mengenai konsekuensi logistik atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Bima mengatakan, setiap pemerintah kota atau daerah pasti bisa mengambil langkah sebagai konsekuensi dari kebijakan nasional tersebut.

“Kita bisa melakukan pendataan, buruh harian lepas yang kehidupannya sangat tergantung dari kerja harian. Kemudian kita bisa memobilisasi dana dari warga mengaktivasi dapur umum, lumbung pangan dan lain sebagainya,” kata dia.

Bima menambahkan semuanya perlu diperhitungkan dengan cermat, tetapi poinnya adalah dari data menunjukan bahwa pemerintah pusat harus mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat di tingkat yang lebih makro.