Fakta Pemerintah Belum Sepenuhnya Berpihak kepada UMKM

Fakta Pemerintah Belum Sepenuhnya Berpihak kepada UMKM

Fakta Pemerintah Belum Sepenuhnya Berpihak kepada UMKM  – UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Apa itu UMKM? Kepanjangan UMKM atau singkatan UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM. Arti UMKM tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.

Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui bahwa Aplikasi Poker77 pemerintah belum berpihak kepada UMKM, khususnya dari perbankan. Hal itu karena kebanyakan dari UMKM yang ada masih berada dalam sektor informal sehingga tidak memenuhi syarat mendapatkan pinjaman dari perbankan.

1. Kredit bagi UMKM masih rendah
Kemenko UKM Berharap Banpres Untuk UMKM Masih Bisa Berlanjut Hingga 2021

Eks Ketua HIPMI ini mencontohkan bahwa pada 2019 akhir penyaluran kredit bagi UMKM hanya 18,3 persen atau Rp1.127 triliun. Padahal pemerintah mempunyai alokasi kredit sebesar Rp6.000 triliun.

“Total kredit yang ada di negara kita Rp6.000 triliun, Rp300 triliun kredit untuk investasi di luar negeri, dalam negeri Rp5.700 triliun,” papar Bahlil.

2. Undang-Undang Cipta Kerja beri UMKM karpet merah
Dampak UU Ciptaker bagi UMKM - Media Kritis Anak Bangsa

Masalah rendahnya penyaluran kredit itu terjadi karena kebanyakan UMKM masih berstatus informal. Untuk itu, kata Bahlil, pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law sebagai karpet merah bagi UMKM.

“Dengan UU Ciptaker, UMKM diberikan karpet merah secara total. Misal NIB 3 jam udah dapat, seritikat halal gratis, prosedural dipangkas,” katanya.

3. UMKM bisa berkembang jika penyaluran kredit bertambah
Daftar BLT / Banpres UMKM Online siapbersamakumkmkemenkopukm.go.id,  Dapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta - Tribun Timur

Bahlil memaparkan, ada 54.613.000 UMKM di Indonesia. Menurutnya sehebat apapun desainer dan kreativitas UMKM tapi jika tidak ditopang afirmatif anggaran yang cukup untuk pembiayaan, maka tidak akan maksimal dan tidak bisa bersaing di luar negeri.

“Kita punya target 18,2 persen kredit lending untuk UMKM. Kalau naik jadi 30-35 persen, artinya kekuatan mereka akan kuat,” ujarnya.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU tersebut. Arti UMKM kategori usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, lalu penjualan per tahun antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar.