Ketua DPR AS Menunda Pemungutan Suara Pada RUU Infrastruktur

Ketua DPR AS Menunda Pemungutan Suara Pada RUU Infrastruktur

Ketua DPR AS Menunda Pemungutan Suara Pada RUU Infrastruktur – Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, waktu setempat memutuskan untuk menunda pemungutan suara pada RUU Infrastruktur bipartisan dengan nilai sebesar 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp14.300,5 triliun. Pihak Partai Demokrat sendiri mengatakan keputusan penundaan tersebut hanyalah bersifat sementara.

Ketua DPR akhirnya mengambil keputusan dengan menunda pemungutan suara terhadap RUU Infrastruktur dalam kekalahan yang begitu menyesakkan bagi Partai Demokrat setelah kaum progresif mengecam serta menahan dukungan mereka hingga kesepakatan dapat dicapai untuk memberlakukan visi ekonomi pemerintahan Presiden AS, Joe Biden.

Keputusan itu sekaligus mengakhiri hari negosiasi yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan di Washington, D.C, dan rapat tersebut telah berlangsung hingga tengah malam waktu setempat.

1. Rapat penentuan telah berlangsung hingga tengah malam waktu setempat

Dilansir dariĀ The Guardian, Ketua DPR akhirnya mengambil keputusan dengan menunda pemungutan suara terhadap RUU Infrastruktur dalam kekalahan yang begitu menyesakkan bagi Partai Demokrat setelah kaum progresif mengecam serta menahan dukungan mereka hingga kesepakatan dapat dicapai untuk memberlakukan visi ekonomi pemerintahan Presiden AS, Joe Biden.

Keputusan itu sekaligus mengakhiri hari negosiasi yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan di Washington, D.C, dan rapat tersebut telah berlangsung hingga tengah malam waktu setempat.

Ketika itu, Presiden AS dan para pemimpin DPR dari Partai Demokrat berusaha untuk memecahkan kebuntuan antara segelintir kaum moderat, yang mendorong adanya pemungutan suara infrastruktur, serta kaum progresif yang percaya itu akan tidak ckup tanpa adanya paket kebijakan sosial yang lebih luas senilai 3,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp50.051,7 triliun.

Partai Demokrat bersikeras bahwa keputusan penundaan itu bersifat sementara, tetapi keputusan itu juga menggarisbawahi keadaan yang rapuh dari proses negosiasi karena pihak Senat tidak sepakat menuntut Presiden secara dramatis menyederhanakan undang-undang yang sebagian besar berisi prioritas kebijakan utama partai.

DPR dijadwalkan untuk menggelar rapat kembali pada Jumat (10/1) ini waktu setempat, memberi kesempatan kepada Partai Demokrat sehari untuk mencoba mencapai kesepakatan yang akan memuaskan faksi-faksi yang bertikai.

Pihak Gedung Putih angkat bicara mengenai permasalahan ini. “Banyak kemajuan yang telah dibuat pada minggu ini dan kami lebih dekat dengan proses kesepakatan yang ada dibandingkan sebelumnya. Tetapi kami belum sampai di sana, jadi kami perlu waktu tambahan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan mulai besok pagi,” ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, yang dilansir dari The Guardian.

Kedua bagian tersebut sangat penting untuk visi ekonomi yang diterapkan oleh Biden. Dia sendiri menghabiskan waktu selama beberapa minggu secara pribadi membujuk para senator dari Partai Republik demi mengamankan kemenangan bipartisan pada RUU infrastruktur.

Tetapi Biden telah mempertaruhkan jabatan kepresidenannya, serta warisannya, pada pengesahan RUU Kebijakan Sosial yang akan memperluas perawatan kesehatan, membuat perawatan anak lebih terjangkau, menetapkan cuti federal berbayar, serta memerangi krisis iklim, yang dibayar oleh kenaikan pajak pada warga AS dan perusahaan-perusahaan besar.

2. Sebagai negosiator utama, Pelosi merasa terpukul atas keputusan yang diambilnya

Pemungutan suara yang tertunda merupakan pukulan yang begitu signifikan bagi Pelosi, yang merupakan seorang negosiator utama yang menggambarkan dirinya sendiri bersikeras bahwa Demokrat di jalan untuk memenangkan pemungutan suara RUU Infrastruktur.

Namun, dengan hanya 3 suara tersisa dan sebagian besar Partai Republik memilih menentangnya, Pelosi tidak dapat menguraikan janji-janji yang dibuat untuk kaum progresif dan sentris pada waktunya untuk memberikan suara.

Dalam upaya untuk menenangkan sekelompok kecil sentris Partai Demokrat, Pelosi berjanji untuk membawa RUU Infrastruktur ke lantai DPR untuk pemungutan suara pekan ini.

Tetapi kaum progresif telah lama menyatakan bahwa mereka hanya akan mendukung RUU itu jika disahkan bersamaan dengan paket sebesar 3,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp50.051,7 triliun yang jauh lebih luas.

Ketika menjadi jelas pada Kamis waktu setempat bahwa Senat tidak siap untuk meloloskan undang-undang seperti yang tertulis, kaum progresif berdiri dengan ancaman mereka untuk menahan RUU Infrastruktur, yang mereka lihat sebagai pengaruh untuk memastikan seluruh visi ekonomi Biden diberlakukan.

Di sisi lain, nasib agenda Biden masih dalam situasi ketidakpastian dan dengan sesama anggota Partai Demokrat yang berselisih terkait masalah ini, tidak jelas bagaimana mereka berencana untuk tetap maju.

Senator Partai Demokrat, Joe Manchin, di hari yang sama mengatakan dia tidak akan mendukung paket pengeluaran yang melebihi 1,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp21.454 triliun, kurang dari setengah dari ukuran proposal yang didorong oleh Biden dan sebagian besar Partai Demokrat.

3. Ancaman tingkat utang yang tinggi juga membayangi AS saat ini
Ketua DPR AS Tunda RUU Infrastruktur 1 Triliun Dolar AS

Dalam pertempuran berisiko tinggi lainnya, kubu Demokrat dan Republik di Kongres terus berselisih paham karena memberi Departemen Keuangan AS otoritas pinjaman tambahan di luar batas undang-undang saat ini sebesar 28,4 triliun dolar AS atau setara dengan Rp406.195,2 triliun.

Gagal bayar utang AS yang bersejarah dapat terjadi sekitar (18/10) ini, menurut perkiraan dari Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, jika Kongres AS gagal bertindak.

Partai Republik tidak menginginkan bagian dari peningkatan batas utang, dengan mengatakan itu adalah masalah Demokrat karena mereka yang mengendalikan Kongres dan Gedung Putih.

Demokrat mencatat sekitar 5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp71.513,2 triliun utang negara adalah hasil dari pemotongan pajak dan pengeluaran yang disahkan selama pemerintahan Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, dari Partai Republik.

DPR AS juga menyetujui RUU pada Rabu (29/9) malam waktu setempat yang menangguhkan batas utang hingga Desember 2022 ini.

“Senat dapat memberikan suaranya paling cepat pekan depan,” ungkap Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Shumer, seperti yang dilansir dari The Guardian. Akan tetapi, Partai Republik diperkirakan akan menghadang kembali.

Yellen mengatakan itu akan menjadi malapetaka jika Kongres tidak menaikkan plafon utang. Ketidakpastian mulai masuk ke pasar keuangan, meskipun sedikit yang percaya bahwa negara ini pada akhirnya akan gagal bayar.

Menurut jajak pendapat nasional setempat, Ipsos, krisis utang tersebut mengguncang AS di kedua sisi spektrum politik.

Hal ini menunjukkan sekitar 65 persen orang dewasa, termasuk 8 dari 10 anggota Demokrat dan 5 dari 10 anggota Republik, merasa sangat atau agak khawatir bahwa Kongres akan gagal mencapai kesepakatan utang tepat waktu.

Ketika itu, Presiden AS dan para pemimpin DPR dari Partai Demokrat berusaha untuk memecahkan kebuntuan antara segelintir kaum moderat, yang mendorong adanya pemungutan suara infrastruktur, serta kaum progresif yang percaya itu akan tidak ckup tanpa adanya paket kebijakan sosial yang lebih luas senilai 3,5 triliun dolar AS atau setara dengan Rp50.051,7 triliun.

Partai Demokrat bersikeras bahwa keputusan penundaan itu bersifat sementara, tetapi keputusan itu juga menggarisbawahi keadaan yang rapuh dari proses negosiasi karena pihak Senat tidak sepakat menuntut Presiden secara dramatis menyederhanakan undang-undang yang sebagian besar berisi prioritas kebijakan utama partai.

DPR dijadwalkan untuk menggelar rapat kembali pada ini waktu setempat, memberi kesempatan kepada Partai Demokrat sehari untuk mencoba mencapai kesepakatan yang akan memuaskan faksi-faksi yang bertikai.