Ketua DPR mendesak pemerintah Untuk Berlakukan PSBB Terbatas

Ketua DPR mendesak pemerintah Untuk Berlakukan PSBB Terbatas

Ketua DPR mendesak pemerintah Untuk Berlakukan PSBB Terbatas – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran enggan berpolemik tentang desakan dari berbagai pihak agar kawasan DKI Jakarta kembali diterapkan PSBB Ketat. Sebab, polisi hanya akan mengikuti kebijakan yang telah diputuskan pemerintah saja. “Posisi Polda Metro Jaya itu apa yang menjadi keputusan pemerintah, itu yang kami amankan dan kami kerjakan,” ujar Fadil pada wartawan.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah segera berlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara terbatas. Puan mendorong agar PSBB itu diterapkan di wilayah yang masuk zona merah COVID-19. Sementara, di area yang tak masuk zona merah, pemerintah dapat memperketat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Cara itu diharapkan oleh Puan bisa mengendalikan kenaikan kasus COVID-19 yang kini semakin menggila di Tanah Air. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kasus harian kembali mencatat rekor Aplikasi Poker77 pada Minggu, 20 Juni 2021, yakni mencapai 13.737. Sehingga, akumulasi kasus COVID-19 mencapai 1.989.909. Meski fakta di lapangan, angka COVID-19 di Tanah Air sudah lebih dari 2 juta.

1. Puan dorong agar tombol Alarm bahaya segera dinyalakan

PSBB DKI Jakarta Berakhir Hari Ini, Akankah Diperpanjang Lagi?

Menurut Puan, sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pembatasan sosial atau lockdown untuk mengatasi pandemik COVID-19. Namun, belum diketahui apakah pemerintah masih memiliki dana untuk menanggung biaya hidup warga bila karantina wilayah dijadikan opsi.

Di dalam Pasal 8 UU No 6 tersebut tertulis bahwa kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus COVID-19,” kata perempuan pertama yang jadi Ketua DPR tersebut.

2. Lockdown regional membutuhkan dana ratusan triliun rupiah

Jakarta PSBB Ketat Lagi? Kapolda Metro: Kami Siap Laksanakan dan Amankan  Perintah

Sementara, dalam hitung-hitungan ekonom senior Faisal Basri, bila opsi lockdown nasional diambil pemerintah, maka akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh sebab itu, ia ragu opsi tersebut akan ditempuh oleh pemerintah.

Faisal pun mengusulkan agar lockdown dimulai dari pulau-pulau terbesar di Tanah Air, misal Jawa. Bila opsi lockdown dilakukan di Pulau Jawa maka butuh anggaran ratusan triliun. Ia belum memiliki nominal pasti karena perlu dihitung ulang dari perkiraan angka tahun 2020.

“Dulu kalau Jakarta saja yang di-lockdown selama 2 minggu, maka perkiraan biayanya waktu itu mencapai Rp100 triliun. Sekarang, sudah pasti jauh lebih besar,” kata Faisal menjawab pertanyaanIDN Times dalam diskusi virtual yang digelar pada Minggu, 20 Juni 2021.

Ia pun mengusulkan agar realokasi anggaran dari sejumlah kementerian tetap dilakukan. Selain itu, sejumlah proyek seperti infrastruktur atau pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ditunda untuk sementara waktu.

“Biaya perjalanan dinas juga untuk sementara waktu bisa dialihkan. Sehingga, menurut saya dananya (untuk biaya lockdown) masih bisa dicarikan asal political will-nya ada dengan menunda sejumlah agenda ekonomi,” tutur dia.

3. Ribuan orang teken petisi agar Jokowi segera berlakukan kebijakan lockdown
COVID-19 Menggila, Puan Desak Pemerintah Segera Terapkan PSBB Terbatas

Sementara, desakan agar Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan lockdown diserukan oleh ribuan orang melalui petisi dan surat terbuka. Mereka menilai kondisi saat ini masuk kategori darurat.

Surat yang diinisiasi oleh komunitas Lapor COVID-19 itu menggambarkan kekhawatiran warga terhadap situasi pandemik yang terus memburuk. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 selama tiga hari berturut-turut menggambarkan kasus harian sudah menembus angka 12 ribu. Bahkan, kasus aktif yang menunjukkan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit per 19 Juni 2021 mencapai 135.738.

Kekhawatiran terhadap lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir salah satunya dipicu karena varian baru Delta yang semula ditemukan di India sudah masuk ke Indonesia.

Publik menilai semakin lambat tindakan tegas diambil maka semakin besar dampak yang harus ditanggung. Maka mereka berharap melalui surat terbuka itu, Jokowi bersedia mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik.

Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa syarat jika ingin melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kemudian diajukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nasional.

Di samping itu, Safrizal melanjutkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan data-data pendukung, misalnya peningkatan data mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemologi ini membutuhkan kajian dari pemerintah daerah, termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut kurva waktu.