Komisi II DPR Menyetujui Anggaran Pemilu 2022 Sebesar Rp8T

Komisi II DPR Menyetujui Anggaran Pemilu 2022 Sebesar Rp8T

Komisi II DPR Menyetujui Anggaran Pemilu 2022 Sebesar Rp8T – Komisi II DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2022, sebesar Rp 8 Triliun lebih. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan KPU sebelumnya yang meminta anggaran sebesar Rp 13 Triliun pada tahun 2022.

Dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sejak Januari 2022 mendatang. Komisi II DPR menyetujui anggaran Pemilu 2022 sebesar Rp8 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Dari Rp2,45 triliun ini, sebanyak Rp1.947.050.615.000 (Rp1,94 triliun) digunakan untuk program dukungan manajemen dan Rp505.915.190.000 (Rp505 miliar) untuk program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

1. Komisi II setuju usulan tambahan anggaran KPU Rp5,6 triliun

Komisi II DPR setujui pagu anggaran Kemensetneg sebesar Rp1,89 T - ANTARA  News

Junimart mengatakan Komisi II DPR juga menyetujui setuju usulan tambahan anggaran KPU di 2022 untuk Pemilu Rp5,6 triliun. Usulan ini nantinya akan dibahas di Banggar DPR.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp5.608.119.929.000 (Rp5,6 triliun) dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” katanya.

Bila ditotal dari pagu anggaran KPU di 2022 dan usulan tambahan anggaran, Komisi II DPR menyetujui anggaran Pemilu 2024 di 2022 sekitar Rp8 triliun.

2. KPU ungkap kebutuhan anggaran Rp8 triliun di 2022 hasil dari pencermatan dan efisiensi
DPR Setuju Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2022 Rp8 Triliun

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan kebutuhan anggaran KPU pada 2022 untuk Pemilu 2024 sekitar Rp13,2 triliun. Angka tersebut muncul sebelum dilakukan pencermatan. Usai dilakukan pencermatan, sambungnya, KPU membutuhkan anggaran di 2022 sekitar Rp8 triliun.

“Sesuai dengan hasil kesimpulan rapat kerja dan RDP (rapat dengar pendapat) pada tanggal 16 September 2021, KPU melakukan pencermatan kembali sekaligus efisiensi terhadap usulan tambahan anggaran penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 (di) tahun anggaran 2022,” ujar Ilham.

Dia menambahkan usulan kekurangan anggaran KPU di 2022 sebelum dilakukan pencermatan sekitar Rp10,8 triliun. Usai dilakukan pencermatan, sambungnya, usulan kekurangan anggaran KPU di 2022 menjadi sekitar Rp5,6 triliun.

3. Mendagri dan fraksi NasDem tolak usulan KPU soal anggaran Pemilu 2024
DPR Setuju Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2022 Rp8 Triliun

Sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun. Mendagri Tito Karnavian tak sependapat dengan besarnya anggaran tersebut.

“Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).

Tito menjelaskan anggaran Pemilu 2014 kurang lebih Rp16 triliun. Untuk Pemilu 2019 sekitar Rp27,4 triliun. KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp86,2 triliun untuk Pemilu 2024. Menurut Tito, lonjakan anggaran ini terlalu besar.

“Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 (triliun) ke Rp27 (triliun), ke Rp 86 (triliun), di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi NasDem, Saan Mustopa, juga ingin anggaran Pemilu 2024 lebih efisian. Sebab, ekonomi nasional sedang terdampak akibat COVID-19.

“Saya ingin nanti di-exercise¬†oleh KPU dan juga Bawaslu, DKPP, itu terkait efisiensi anggaran. kita harus sama-sama sadari situasi ekonomi kita terdampak pandemik, memang sulit dan bahkan jadi salah satu fokus perhatian publik,” kata Saan Mustopa.

Ditegaskannya, anggaran sebesar Rp 8 triliun itu juga diperuntukkan untuk pengadaan kantor KPU di sejumlah daerah yang selama ini masih berstatus sewa.

“Dana itu termasuk untuk pengadaan kantor-kantor KPU didaerah yang selama ini mendapat fasilitas pinjaman dari Pemkab, Pemkot. Atau untuk beberapa KPU yang sama sekali tdk mempunyai kantor,” ucapnya.

Sebelumnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengkritik anggaran senilai Rp 86 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kepada Komisi II DPR RI terkait gelaran pemilihan umum (Pemilu).