KPK Periksa 5 Pejabat Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi

KPK Periksa 5 Pejabat Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi

KPK Periksa 5 Pejabat Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi – Korupsi atau  rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal  menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah / pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Aplikasi Poker77 alat COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kali ini tim penyidik KPK memanggil Beberapa Orang untuk diperiksa sebagai saksi Bupati nonaktif Aa Umbara.

1. Daftar lima pejabat Bandung Barat yang diperiksa KPK
5 Pejabat Bandung Barat Diperiksa KPK soal Dugaan Korupsi Alat COVID

Dalam keterangannya, Ali memaparkan, ada tujuh pejabat Kabupaten Bandung Barat yang bakal diperiksa KPK. Mereka adalah:

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bandung Barat Asep Wahyu FS
  2. Kabid Pendapatan BAPENDA Bandung Barat Rega Wiguna
  3. Kepala Dinas Sosial Bandung Barat Sri Dustirawati
  4. Kepala Dinas DPMPTSP Ade Zakir
  5. Sekretaris Daerah Bandung Barat Asep Sodikin
2. Ada enam pihak lainnya yang turut diperiksa KPK terkait kasus Aa Umbara
5 Pejabat Bandung Barat Diperiksa KPK soal Dugaan Korupsi Alat COVID

Selain itu, tim penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pihak lainnya. Mereka adalah:

  1. Floren Sisca Della selaku ibu rumah tangga
  2. Mohammad Riyad Mintarja selaku pihak swasta
  3. Djohan Chaerudin selaku wiraswasta
  4. Donih Adhy Heryady selaku karyawan PT Jagat Dirgantara bagian administrasi umum
  5. Ajudan Bupati nonaktif Aa Umbara, Wisnu Jaya Prasetia
  6. Staf Pengelola Persidangan pada Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Bandung Barat Dicky Yuswandira
3. Aa Umbar ditetapkan sebagai tersangka bersama anaknya
5 Pejabat Bandung Barat Diperiksa KPK soal Dugaan Korupsi Alat COVID

Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 9 April 2020. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemik COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2020.

Aa Umbara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka bersama anaknya, Andri Wibawa. Andri diduga meminta sang ayah untuk melibatkan perusahaannya untuk menjadi salah satu penyedia bansos COVID-19 di Bandung Barat.

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung, Andri mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bandung Barat ini diduga telah mendapat Rp1 miliar karena menunjuk perusahaan Totoh Gunawan mengerjakan paket pengadaan bansos di Bandung Barat. Uang tersebut berasal dari paket sembako berstiker Aa Umbara yang disisihkan Totoh per paketnya.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.