Lurah Depok Dibebastugaskan Akibat Gelar Hajatan Saat PPKM

Lurah Depok Dibebastugaskan Akibat Gelar Hajatan Saat PPKM

Lurah Depok Dibebastugaskan Akibat Gelar Hajatan Saat PPKM – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Kota Depok secara resmi memutuskan status Lurah Pancoran Mas, Suganda, usai menjalani pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran PPKM Darurat dengan menggelar hajatan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Kota Depok, Supian Suri, mengatakan pihaknya membebastugaskan download apk open card idn alias mencopot Suganda dari jabatannya sebagai lurah. “Iya saudara S sudah dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Lurah,” ujar Supian, Jumat

1. Pemerintah Kota Depok bentuk tim Riksus
Lurah di Depok yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Dicopot

Untuk mendalami kasus dugaan pelanggaran PPKM Darurat yang dilakukan Suganda, Pemkot Depok telah melakukan pemeriksaan di BKPSDM Kota Depok. Setelah itu, Pemkot Depok membentuk tim Pemeriksa Khusus (Riksus) yang dipimpin Inspektur Pembantu Wilayah II.

“Lalu hasil pemeriksaan dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan ditandatangani Inspektur Kota Depok, Firmanudin.

2. Keputusan bebas tugas Suganda dituangkan dalam SK
Lurah di Depok yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Dicopot

Supian mengungkapkan, BKPSDM Kota Depok telah membuat keputusan yang dituangkan pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok dengan nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Suganda. Surat tersebut telah diserahkan kepada mantan Lurah Pancoran Mas tersebut.

“Hari ini sudah diserahkan SK tersebut kepada saudara S dan telah diterima langsung yang bersangkutan,” ucap Supian.

Supian menjelaskan, penjatuhan hukuman sudah dilakukan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pemberian sanksi telah melakukan pertimbangan mulai dari pemberatan hingga peringanan.

“Sementara saudara S ditempatkan di BKPSDM sebagai pelaksana,” ungkap Supian.

3. Pemkot Depok tunjuk Plt Lurah Pancoran Mas
Bebastugaskan Suganda, Wali Kota Depok Tunjuk Sekretaris Kecamatan Pancoran  Mas Sebagai Plt Lurah - Warta Kota

Supian menuturkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Lurah Pancoran Mas, Pemkot Depok telah menunjuk pengganti sementara. BKPSDM Kota Depok telah meminta Sekretaris Kecamatan Pancoranmas, Syaiful Hidayat, untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Pancoran Mas.

“Untuk sementara Sekcam Pancoran Mas sebagai Plt Lurah Pancoranmas,” kata Supian.

Untuk menguatkan prosedur penunjukan kepegawaian, BKPSDM Kota Depok telah membuat Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan nomor 824.4/3685/BKPSDM. Surat tersebut telah ditetapkan pada 9 Juli 2021.

“Ya sudah ditetapkan pada Surat Perintah Pelaksana Tugas,” tutup Supian.

Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.

Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat.