Mari Kita Mengenal Para Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Mari Kita Mengenal Para Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Mari Kita Mengenal Para Pasukan Penjaga Perdamaian PBB – Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota.

Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB) Dilansir dari laman UN Peacekeeping, tugas utama pasukan perdamaian adalah membantu negara-negara yang dilanda konflik untuk menciptakan perdamaian.

Karena tidak ada otoritas tunggal yang memerintah dunia, maka pasukan perdamaian mulai dari personel hingga pendanaannya merupakan kontribusi dari negara anggota Daftar IDN Poker PBB. Penjaga perdamaian dipandu oleh tiga prinsip dasar, yaitu persetujuan para pihak terkait, ketidakberpihakan, dan tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan amanat atau mandat. Saat ini, tercatat ada 13 operasi pasukan perdamaian PBB di tiga benua.

1. Apa saja tugas dan fungsi pasukan perdamaian?
Mengenal Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Setiap operasi perdamaian PBB berbeda sesuai mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan. Karena definisi perdamaian dan keamanan yang semakin meluas, maka tugas dan fungsi pasukan perdamaian bukan sekadar menjaga keamanan.

Lantas apa saja tugasnya?

  • Mencegah pecahnya konflik atau meluasnya konflik lintas batas.
  • Perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan gerilyawan.
  • Menstabilkan situasi konflik setelah gencatan senjata, untuk menciptakan lingkungan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.
  • Membantu dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang komprehensif.
  • Reformasi sektor keamanan dan kegiatan terkait aturan hukum lainnya.
  • Perlindungan dan promosi hak asasi manusia.
  • Membantu penyelenggaraan pemilu.
  • Mendukung agenda pembangunan serta pemulihan ekonomi.
2. Operasi serba pertama pasukan perdamaian
Mengenal Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Operasi pertama pasukan perdamaian dimulai pada 1948 di Timur Tengah. Kala itu, Dewan Keamanan mengizinkan penempatan pengamat militer PBB tanpa senjata ke Timur Tengah, untuk memantau perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan negara-negara Arab. Operasi itu dikenal dengan nama United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO).

Adapun operasi penjaga perdamaian bersenjata paling pertama kali dimulai pada 1956, ketika Pasukan Darurat PBB dikerahkan untuk mengatasi Krisis Suez.

Operasi PBB di Kongo dikenal sebagai misi skala besar pertama yang memiliki hampir 20 ribu personel militer. Pada operasi bertajuk ONUC ini lebih dari 250 personel PBB tewas, termasuk Sekretrais Jenderal Dag Hammarskjold.

Pada 1988, penjaga perdamaian PBB dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Saat itu, Komite Nobel menilai pasukan perdamaian telah memberikan kontribusi penting terhadap realisasi salah satu prinsip dasar PBB Bangsa. Dengan demikian, organisasi dunia telah memainkan peran yang lebih sentral dalam urusan dunia sehingga kepercayaannya terus meningkat.

3. Indonesia dan pasukan perdamaian
Mengenal Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Indonesia memiliki komitmen untuk mempertahankan posisinya sebagai 10 besar negara penyumpang personel pasukan perdamaian terbanyak di dunia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Indonesia berada pada peringkat ke-8 dari 119 negara penyumbang pasukan perdamaian.

Indonesia juga meningkatkan personel perempuannya, dari 123 orang pada Oktober 2019 menjadi 157 pada Agustus 2020. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya kehadiran internasional, salah satunya melalui pasukan perdamaian, untuk menjaga teritori konflik yang merupakan wilayah suci bagi tiga agama.

“Untuk dapat mencegah terulangnya kejahatan di masa mendatang, Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional di Al-Quds atau Yerussalem, untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif,” tutur Retno.

Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Perang Korea dan Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947.

Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi  pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda.