PBB Menyelidiki Dugaan Pelanggaran Kemanusiaan Oleh Taliban

PBB Menyelidiki Dugaan Pelanggaran Kemanusiaan Oleh Taliban

PBB Menyelidiki Dugaan Pelanggaran Kemanusiaan Oleh Taliban – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michele Bachelet membuka sidang khusus tentang situasi HAM di Afghanistan. Dia memberikan laporan mengerikan tentang banyak laporan kredibel yang diterima kantornya.

Tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk sipil Afghanistan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan pembatasan hak-hak perempuan.

Dia mencatat komitmen yang dibuat oleh Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan, dan etnis dan agama minoritas. Dia mengatakan mereka juga telah berjanji untuk menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan terhadap warga Afghanistan yang bekerja untuk komunitas internasional. Menurutnya, tanggung jawab sekarang ada pada Taliban untuk menghormati komitmen itu.

1. UE sebut resolusinya sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Afghanistan
Langkah Awal PBB Selidiki Pelanggaran Kemanusiaan di Afghanistan

Dalam sebuah pernyataan, UE mengatakan bahwa resolusinya mengirimkan sinyal kuat bahwa komunitas internasional akan terus mendukung rakyat Afghanistan.

Pelapor khusus akan mulai bekerja pada Maret dan didukung oleh para ahli PBB dalam analisis hukum, forensik, dan hak-hak perempuan, menurut resolusi Uni Eropa.

Komisaris Tinggi PBB, Michelle Bachelet, sudah mendapat mandat dari Dewan HAM untuk memantau situasi di Afghanistan hingga Maret, yang berasal dari resolusi yang dibawa Pakistan atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Agustus lalu.

2. Alasan China dan Pakistan menolak resolusi
Langkah Awal PBB Selidiki Pelanggaran Kemanusiaan di Afghanistan

Menurut Duta Besar Pakistan, Khalil ur Rahman Hashmi, penunjukkan pelapor khusus merupakan sesuatu yang tidak mendesak. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Pakistan menyerukan supaya komunitas internasional membuka kembali akses Afghanistan terhadap keuangan internasional.

Diplomat China, Jiang Duan, menyebut resolusi Uni Eropa memiliki “kecacatan serius”. Menurut Duan, Amerika Serikat (AS) adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan selama dua dekade terakhir.

Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, menilai resolusi Uni Eropa sebagai kegagalan, mengingat situasi kemanusiaan di Afghanistan sudah sangat meresahkan. Kendati begitu, Callamard menuturkan bahwa pengumpulan bukti dan fakta soal pelanggaran kemanusiaan tidak dapat diabaikan.

“Mekanisme investigasi internasional yang independen, dengan kekuatan untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti untuk penuntutan di masa depan, sangat penting untuk memastikan keadilan, kebenaran, dan reparasi atas kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang dilakukan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

3. Kejaksaan AS tuntut komandan Taliban atas sejumlah pelanggaran kemanusiaan
Langkah Awal PBB Selidiki Pelanggaran Kemanusiaan di Afghanistan

Secara terpisah, Washington mendakwa komandan Taliban, yang sudah berada dalam tahanan AS, atas tuduhan pembunuhan dan terorisme yang menyebabkan kematian tiga tentara AS serta seorang penerjemah. Terdakwa juga dikaitkan dengan kasus jatuhnya helikopter AS di Afghanistan pada 2008.

Dikutip dari Reuters, Kejaksaan AS di Manhattan mengatakan, setidaknya ada 13 dakwaan yang dibebankan kepada Haji Najibullah. Dia juga didakwa karena menculik jurnalis Negeri Paman Sam pada 2008.

Jaksa mengatakan, Najibullah saat itu menjabat sebagai komandan Taliban di Provinsi Wardak, Afghanistan yang berbatasan dengan ibu kota Kabul.

Najibullah mengaku tidak bersalah ketika bersaksi di pengadilan federal Manhattan pada November lalu. Najibullah ditangkap dan dipindahkan ke Amerika Serikat dari Ukraina. Jaksa mengatakan dia tetap dalam tahanan federal.

Bachelet mengatakan tindakan bersatu oleh negara-negara anggota akan menjadi sinyal penting bagi Taliban bahwa kembali ke praktik masa lalu tidak akan diterima oleh masyarakat internasional.

Shaharzad Akbar, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan dewan untuk menciptakan misi pencari fakta untuk memantau, melaporkan dan mengumpulkan bukti pelanggaran dan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Taliban pada masa lalu.