Pemerintah Akan buka Beberapa Kasus Korupsi Besar di Papua

Pemerintah Akan buka Beberapa Kasus Korupsi Besar di Papua

Pemerintah Akan buka Beberapa Kasus Korupsi Besar di PapuaMenteri Koordinator adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan Negara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membongkar 10 kasus korupsi besar yang ada di Papua.

Upaya itu merupakan salah satu realisasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Bumi Cendrawasih. 

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. “Selama ini kan muncul pertanyaan kenapa korupsi di sana dibiarin. Kami sekarang sudah menentukan 10 korupsi besar, baik berdasarkan laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara (BIN). Ini akan dilakukan oleh Daftar Slot Live22 upaya penegakan hukum terhadap mereka,” ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenkoplhukam, Jakarta, dan disiarkan melalui saluran YouTube pada Rabu (19/5/2021).

Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut dilibatkan dalam penanganan 10 kasus korupsi di Papua?

1. Dugaan korupsi di dana otsus Papua akan ditangani kepolisian

Sebelumnya, pihak kepolisian pada Februari lalu menyampaikan mulai berkoordinasi dengan instansi lain untuk menyelidiki dugaan korupsi dana otsus di Papua.

“Masalah seperti itu tidak hanya Polri saja yang menyelesaikan, ini keterkaitan dengan instansi yang lain,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono.

Namun, ia tak menjelaskan instansi mana saja yang akan digandeng oleh Polri. Dalam rapim pada pertengahan Februari 2021, Karo Analisis Intelkam Mabes Polri Brigjen (Pol) Achmad Kartiko turut menyebut adanya penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum.

“Misalnya pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun,” kata Achmad ketika itu.

2. Pemerintah buat aturan yang jadi gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua

Menurut Mahfud, dalam mencari solusi untuk perdamaian di Papua, pemerintah tidak sekadar mengedepankan upaya penegakan hukum. Upaya yang dikedepankan adalah pendekatan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

Selain meningkatkan dana otonomi khusus (otsus), pemerintah mengklaim memberikan berbagai pengecualian dan peluang bagi orang asli Papua (OAP). Pertama, individu yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Papua harus orang Papua asli.

“Di luar Papua, tidak ada aturan semacam itu,” ungkap Mahfud.

Kedua, anggota DPRD di Papua sudah diberi kuota harus diisi 25 persen oleh orang asli Papua. Artinya, kata Mahfud, apabila yang menang bukan orang asli Papua, maka pemenang nomor dua atau setelahnya yang merupakan OAP yang akan dipilih menduduki kursi sebagai anggota DPRD.

“Jadi, meski yang 75 persen itu yang menang, mereka tetap akan disingkirkan (demi memberikan kursi ke OAP),” ujarnya.

Ketiga, pemerintah memberlakukan kebijakan khusus bagi pemuda-pemudi Papua di bidang pendidikan yang diberi nama “Saudara Papua”. Para pemuda Papua bisa diterima di seluruh perguruan tinggi terbaik di Indonesia tanpa melalui jalur tes biasa.

“Jadi, mereka bisa masuk ke UI, ITB, Unpad, UGM, Undip hanya dengan rekomendasi,” kata Mahfud.

Keempat, pemerintah memberlakukan kebijakan kepada semua instansi pemerintah agar merekrut orang asli Papua, bukan hanya untuk bekerja di Papua tetapi juga di luar Papua.

“Saat ini, TNI dan Polri telah memberlakukan itu dengan ketentuan dan syarat-syarat khusus,” kata Mahfud.

3. Pemerintah belum akan memberlakukan darurat militer di Papua

Selain itu, Mahfud mengatakan pemerintah belum memutuskan memberlakukan darurat militer atau darurat sipil di Papua. Sebab, pemerintah menganggap aksi teror dan tindak kekerasan hanya dilakukan segelintir orang, bukan kelompok besar.

“Orang-orangnya teridentifikasi, sehingga kita sebut orang-orang itulah terorisnya. Bukan Papua terorisnya. Bukan pula organisasi di Papua yang disebut sebagai teroris,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud menjelaskan di Papua ada dua jenis kelompok yang masih dapat diajak berembuk dengan pemerintah. Pertama, kelompok dengan ideologi politik yang kerap menyuarakan agar Papua merdeka dan menjadi negara sendiri. Kedua, kelompok klandestin atau rahasia.

Menurut Mahfud upaya untuk memperketat keamanan di Papua akan terus dilakukan selama masih ditemukan aksi tindak kekerasan dari anggota KKB yang dimasukan ke dalam daftar teroris.

“Kami tidak punya target sampai kapan operasi ini akan berlangsung. Bila dikatakan lama hingga puluhan tahun (konflik di Papua) ya karena kami mengutamakan dialog,” tutur dia.