Pemerintah Memutuskan untuk Menghapus Angka Kematian

Pemerintah Memutuskan untuk Menghapus Angka Kematian

Pemerintah Memutuskan untuk Menghapus Angka Kematian – Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menilai mengeluarkan indikator angka kematian dari variabel penilaian PPKM sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya. Pemerintah memutuskan untuk menghapus angka kematian dari indikator penentuan level situasi suatu wilayah.

Sebaliknya, indikator angka kematian bagian penting yang harus dihitung dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah tak boleh serampangan dalam menentukan kebijakan. Terkait hal itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, mengatakan keputusan itu diambil karena adanya kesalahan input data kematian.

“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian, karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” Dirangkum dari idn poker kata Jodi dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

1. Banyak data angka kematian yang ditumpuk dan dicicil pelaporannya, sehingga terjadi distorsi pada analisis
Pemerintah Turunkan Tim Khusus Benahi Data Kematian Covid-19 Halaman all -  Kompas.com

Menurut Jodi, banyak data angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya. Maka, pelaporannya pun terlambat dan terjadi distorsi pada analisis.

“Sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah. Tren perawatan RS lebih tidak bisa dibohongi. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan tenaga di daerah. Hal serupa terjadi dengan kasus aktif banyak kasus sembuh yang belum terlaporkan,” jelas Jodi.

2. Pemerintah akan gunakan lima indikator untuk asesmen level situasi di suatu wilayah
Alasan Pemerintah Hapus Data Kematian dari Indikator Penanganan COVID

Meski begitu, Jodi mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah perbaikan guna memastikan data yang akurat. Pemerintah, lanjut dia, tengah melakukan pembersihan data dan menurunkan tim khusus untuk mengatasinya.

“Nanti kita akan include indikator kematian ini jika data sudah rapi. Sementara ini masih kita gunakan lima indikator lain untuk asesmen seperti BOR, kasus konfirmasi, perawatan di RS, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat,” terang Jodi.

Hal-hal itulah, tambah Jodi, yang menjadi alasan kenapa pemerintah mengambil jangka waktu satu minggu untuk melakukan evaluasi. Sebab, perbaikan atau perburukan situasi bisa terjadi sangat dinamis.

“Jika perlu dilakukan perbaikan-perbaikan maka Pemerintah bisa cepat mengambil langkah yang diperlukan,” terang Jodi.

3. Pemerintah akan keluarkan angka kematian dari indikator penilaian level situasi di daerah
Alasan Pemerintah Hapus Data Kematian dari Indikator Penanganan COVID

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menghapus angka kematian dari indikator penenutuan level situasi suatu wilayah. Menurutnya, hal ini dilakukan lantaran adanya kesalahan data saat input angka kematian.

“Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang kami lakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan,” kata Luhut dalam keterangan persnya, Senin (9/8/2021).

Menurut Luhut, keputusan mengeluarkan angka kematian dari indikator penilaian karena adanya kesalahan pada saat memasukkan data. Padahal, seperti yang diketahui, jumlah kematian pasien COVID-19 Indonesia terbilang cukup tinggi, bahkan setiap hari pasien yang meninggal menyentuh angka 1.000.

“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian, karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” jelas Luhut.