Polri Memeriksa Data Pejabat dan Vendor BPJS Kesehatan

Polri Memeriksa Data Pejabat dan Vendor BPJS Kesehatan

Polri Memeriksa Data Pejabat dan Vendor BPJS Kesehatan – Brigjen. Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. (lahir di Jakarta, 27 April 1969; umur 52 tahun) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 10 Desember 2020 mengemban amanat sebagai Karopenmas Divhumas Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan terkait kasus dugaan kebocoran data.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. “Terakhir beberapa pejabat di BPJS Kesehatan itu telah diperiksa dan juga vendor sebagai penyedia teknologi informasi di BPJS pun telah diperiksa,” Dilansir dari Daftar IDN Poker kata dia di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

1. Penyidik masih dalami kasus kebocoran data

Sebagaimana diketahui, data 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan dijual di situs raidsforum.com. Kebocoran data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.

Data bocor yang¬†diduga milik BPJS Kesehatan tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id ‘Kotz’. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. “Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal,” kata dia dalam utas yang dibuat pada 12 Mei 2021.

Rusdi mengatakan informasi dari para pejabat dan vendor dalam kasus ini menjadi hal penting bagi penyidik, untuk bisa mengungkap penyebab kebocoran data peserta BPJS Kesehatan.

“Penyidik masih bekerja,” ujarnya.

2. Bareskrim kemungkinan panggil pihak lain
Konferensi BPJS Kesehatan soal kebocoran data 279 juta WNI di BPJS Kesehatan (Tangkapan layar Zoom BPJS Kesehatan)

Rusdi mengatakan penyidik mungkin saja akan memanggil dan meminta keterangan dari beberapa pihak, yang dirasa bisa memberi penjelasan soal kasus kebocoran data ini.

“Tergantung kepentinganya, nanti kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakni bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada, tentunya penyidik akan memintai keterangan,” ujarnya.

3. Polri tidak bekerja sendiri selidiki kasus ini
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono

Dalam menangani kasus kebocoran data ini, Rusdi mengatakan, Polri tidak bekerja sendiri.

Bareskrim bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), untuk menyelesaikan kasus dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang identik dengan data BPJS Kesehatan.