Xinjiang Memiliki Gubernur Baru & Menggantikan Shohrat Zakir

Xinjiang Memiliki Gubernur Baru & Menggantikan Shohrat Zakir

Xinjiang Memiliki Gubernur Baru & Menggantikan Shohrat Zakir – China menunjuk seorang Gubernur baru untuk provinsi barat laut Xinjiang, di mana pemerintah telah dituduh menyiksa dan melakukan pelecehan seksual terhadap Uighur dan komunitas minoritas Muslim lainnya.

Beijing menunjuk Erkin Tuniyaz, sebagai pejabat gubernur wilayah tersebut, menggantikan Shohrat Zakir, yang berusia 68 tahun, yang pengunduran dirinya diterima oleh sesi ke-29 komite tetap Kongres Rakyat ke-13 Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Xinjiang memiliki gubernur baru untuk menggantikan Shohrat Zakir sebagai orang nomor satu di wilayah barat daya China yang menjabat sejak Januari 2015. Erkin Tuniyaz ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Xinjiang setelah permohonan pengunduran diri Zakir diterima.

1. Erkin Tuniyaz pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi Partai Komunis China
Erkin Tuniyaz, Gubernur Baru Xinjiang Mantan Politikus Komunis Uighur

Tuniyaz yang dilahirkan di Prefektur Aksu pada 1961 itu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi Partai Komunis China (CPC) Komite Xinjiang dan Wakil Sekretaris CPC Kota Hotan sebelum menjadi Wagub Xinjiang pada 2008.

Peraih gelar sarjana matematika dari Changji Normal College dan master ekonomi dari Xinjiang University itu menyelesaikan studi bidang hukum di Party School CPC pada 2009-2011. Dia juga pernah mengenyam pendidikan di John F Kennedy School of Government, Harvard, Amerika Serikat, pada 2012.

2. Aktif menyangkal berbagai tuduhan Barat tentang Uighur di Dewan HAM PBB
Erkin Tuniyaz, Gubernur Baru Xinjiang Mantan Politikus Komunis Uighur

Politikus berdarah Uighur itu juga menjadi anggota Komite Pelaksana CPC Xinjiang yang selama ini aktif menyangkal berbagai tuduhan Barat di Dewan HAM PBB dan forum lainnya.

Pada Februari lalu, Tuniyaz juga berbicara dalam forum internasional yang digelar pemerintah Xinjiang bersama Perutusan Tetap China di PBB Jenewa.

3. Sorotan dunia soal isu pelanggaran HAM dan genosida di Xinjiang

Para aktivis kecam genosida terhadap minoritas Uighur di China - ANTARA News

Sampai saat ini Xinjiang mendapat sorotan internasional terkait dengan kebebasan beribadah, genosida, kerja paksa, dan isu HAM lainnya. Sebelumnya, AS dan Barat menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan menempatkan 1,5 juta warga etnis Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Xinjiang.

Namun Beijing membantah dengan dalih kamp-kamp tersebut sebagai pusat pelatihan pendidikan keterampilan sekaligus sebagai upaya deradikalisasi terhadap warga etnis Muslim Uighur. Gubernur Xinjiang saat itu, Zakir Shohrat, di Beijing menjelang akhir tahun lalu mengatakan bahwa para penghuni kamp sudah berhasil merampungkan program pendidikan dan pelatihan sehingga berhak meninggalkan kamp.

Selain Uighur, umat Islam di China juga berasal dari beragam etnis lainnya, terutama Hui dan Salar. Terkait hal itu, Pemerintah China mengklaim jumlah masjid di Daerah Otonomi Xinjiang yang banyak dihuni etnis minoritas Muslim Uighur lebih banyak daripada di Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Duta Besar AS di Organisasi Kebebasan Beragama Dunia (IRF) Sam Brownback yang menuduh Beijing melakukan berbagai upaya terhadap umat Islam di China agar menjadi warga negara yang patuh dan taat sebagai bentuk penindasan terhadap umat beragama. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya melindungi kebebasan warganya dalam beragama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat paling berkuasa di kawasan itu adalah Sekertaris Partai Komunis Chen Quanguo, yang dituduh mengawasi penahanan masal dan telah dimasukan dalam daftar sanksi AS atas dugaan kekejaman tersebut.